Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Secara garis besar struktur APBN adalah:

• Pendapatan Negara dan Hibah,

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah

• Belanja Negara,

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

o    asumsi dasar makro ekonomi;

o    kebutuhan penyelenggaraan negara;

o    kebijakan pembangunan;

o    risiko (bencana alam, dampak krisis global)

o    kondisi dan kebijakan lainnya.

Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah

a.         Belanja pemerintahan pusat

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:

1.         fungsi pelayanan umum

2.         fungsi pertahanan

3.         fungsi ketertiban dan keamanan

4.         fungsi ekonomi

5.         fungsi lingkungan hidup

6.         fungsi perumahan dan fasilitas umum

7.         fungsi kesehatan

8.         fungsi pariwisata

9.         fungsi agama

10.     fungsi pendidikan

11.     fungsi perlindungan sosial

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah

1.         belanja pegawai

2.         belanja barang

3.         belanja modal

4.         pembayaran bunga utang

5.         subsidi

6.         belanja hibah

7.         bantuan sosial

8.         belanja lain-lain

b.         Transfer ke daerah

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:

Dana Perimbangan

1.      Dana Bagi Hasil

2.      Dana Alokasi Umum

3.      Dana Alokasi Khusus

4.      Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Pembiayaan.

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

• asumsi dasar makro ekonomi;
• kebijakan pembiayaan;
• kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan terdiri atas: pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi:

·         Pembiayaan perbankan dalam negeri

·         Pembiayaan non-perbankan dalam negeri

1.      Hasil pengelolaan aset

2.      Surat berharga negara neto

3.      Pinjaman dalam negeri neto

4.      Dana investasi pemerintah

5.      Kewajiban penjaminan

Pembiayaan Luar Negeri meliputi:

1.      Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

2.      Penerusan pinjaman

3.      Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

4.      Keseimbangan Primer,

5.      Surplus/Defisit Anggaran.

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia